SOPPENG,Upeks
Sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng yang mewacanakan penundaan Pilkada Soppeng 2010 bila Pemkab hanya menganggarkan Rp 7 milyar dari usulan anggaran Pilkada dari KPUD Soppeng sebesar Rp. 12 Milyar mendapat kecaman dari Forum Informasi Komunikasi (FIK) LSM Kabupaten Soppeng.
Koordinator FIK LSM yang beranggotakan 13 LSM di Bumi Latemmamala ini Muhammad Hasbi kepada Upeks Kamis (17/12), mengatakan selain mengecam KPUD yang terkesan menekan Pemkab untuk merealisasikan anggaran Rp.12 milyar dengan ancaman penundaan Pilkada, Hasbi bahkan meminta anggota KPUD yang tidak siap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal untuk mengundurkan diri.
“ Dana Rp. 7 Milyar ini sangat cukup untuk menyelenggarakan Pilkada, andai ini bisa dipihak ketigakan saya berani menawar penyelenggaraan Pilkada ini dengan biaya hanya Rp. 6,5 milyar. Kalau Anggota KPUD tidak mau melaksanakan Pilkada dengan Anggaran sebesar Rp. 7 milyar lebih baik mundur saja, berikan kesempatan pada orang lain yang siap dengan anggaran itu”tandasnya
Sementara, Ketua KPU Soppeng Sulhan kepada Upeks beberapa waktu lalu via selularnya mengungkapkan, bahwa sesuai arahan KPU pusat di Batam,telah disepakati jika tahapan Pilkada tidak boleh dimulai jika anggarannya tidak jelas atau tidak sesuai kebutuhan. Menurut Sulhan,usulan anggaran Rp. 12 milyar sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 dan Peraturan KPU tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada (Agus Setiawan)
Sumber : Upeks Edisi Sabtu 19 Desember 2009 Hal. 7
|