Biaya Keamanan dan KPUD Dipangkas
SOPPENG,Upeks
Anggaran keamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng yang digelar Juni 2010 mendatang pada jajaran Kepolisian Resort (Polres) Soppeng dikurangi. Hal ini akibat berkurangnya alokasi anggaran dana DAK Kabupaten Soppeng dari pusat
Kapolres Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Rahman menyatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran terkait pengamanan Pilkada setempat ke pemerintah kabupaten Soppeng dengan nilai sebesar Rp2 miliar. Namun, hanya disetujui sebesar Rp350 juta.
“Yang kami ajukan sebesar Rp2 miliar lebih, karena persiapan untuk dua putaran, tetapi yang disetujui Pemkab Soppeng adalah hanya Rp350 juta saja,” ungkap Kapolres via ponselnya Kamis (12/11).
Padahal, kata orang nomor satu di jajaran Polres Soppeng ini bahwa, pada Pilkada tahun 2004 lalu, anggaran untuk pengamanan saat itu mencapai Rp990 juta lebih atau hampir Rp1 miliar. “Jadi, sangat ironis memang, 2004 saja dianggarkan hampir Rp1miliar namun pada pilkada nanti hanya dianggarkan Rp350 juta,” tuturnya.
“Kendati alokasi Dana Alokiasi Umum (DAU) mengalami kenaikan, namun kenaikannya hanya berkisar nol koma sekian persen, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 yang diberikan oleh pusat turun cukup banyak.
Sementara, beban yang harus ditanggung oleh Pemkab terbilang banyak diantaranya, porsi pendidikan dan kesehatan gratis yang dulunya ditanggung pemprov sebanyak 60% dan 40% oleh Pemkab saat ini terbalik. “Begitu pula kenaikan gaji guru melalui sertifikasi,” ungkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif Pemkab Soppeng Abd Haris Abbas.
Terkait pengalokasian dalam pilkada mendatang, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng ini menyatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk Pilkada Soppeng, masing-masing Rp3,5 miliar untuk putaran pertama dan Rp1,5 miliar untuk putaran kedua.
“Sesuai dengan Rapat Keja Nasional Bidang Kesbang yang membahas Pilkada, pembiayaan Pilkada diharapkan dilakukan secara proporsional. Kalau pun pihak Pemkab tidak memenuhi secara keseluruhan dari dana yang diajukan KPU Soppeng sebesar Rp12 miliar, itu karena kita di Kabupaten Soppeng menggunakan standar daerah,” jelasnya.
Terpisah, Anggota KPUD Soppeng Pammekka SE bidang logistik merasa khawatir dengan besaran anggaran yang dialokasikan Pemkab yang bisa mengganggu kualitas dan kelancaran pelaksanaan Pilkada “ honor PPK dan petugas KPPS di 500 TPS, serta logistik Pilkada saja untuk puataran pertama sudah mencapai Rp. 3 milyar lebih, ini belum termasuk pemeriksaan berkas,pemutakhiran data,sosialisasi dan biaya operasional”
Lanjut dikatakannya “begitu pula dengan biaya pencetakan kertas suara,usulan yang kami anggarkan hanya sebesar Rp.150,sementara informasi terakhir yang kami dapatkan biaya,biaya percetakan mengalami kenaikan menjadi Rp.200 perlembar. Kalau kita membanding-bandingkan dengan daerah lain sesuai dengan data yang dipaparkan di media Soppeng yang paling minim alokasi anggarannnya sementara daerha lain seperti Lutim Rp. 13 milyar,Lutra 13 milyar,Bulukumba Rp. 21 milyar dan Barru Rp.13 milyar “bebernya
Menurut Pammekka, meski alokasi anggaran untuk Pilkada sangat terbatas,pihaknya tetap siap dan berupaya melaksanakan Pilkada dengan baik “Pilkada harus tetap jalan, meski anggaran yang tersedia sangat terbatas”tandasnya (Agus Setiawan)
=============
Sumber : Upeks Edisi 13 November 2009 Hal 18
|