Kisruh Dualisme Kepengurusan STIA Al-Gazali Soppeng Berakhir

SOPPENG,Upeks

Kisruh Penggantian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sekolah AL-GAZALI Soppeng Tinggi dari Drs H Muhaiyyang K Mpd ke Muhammad Hasbi S.Sos MSi oleh pihak yayasan yang memicu mahasiswa Sekolah Tinggi tersebut berunjuk rasa di depan kampusnya seperti yang dilansir Upeks beberapa waktu lalu akhirnya berakhir .

Hal ini ditandai dengan dilantiknya Muhammad Hasbi menjadi ketua Defenitf oleh ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali Drs Asriady Ridwan MSi yang disaksikan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan Prof Dr HM Basri Wello di Aula Perguruan tinggi tersebut Selasa (22/12).

Menurut HM Basri Wello,” terjadinya pergantian pimpinan di sebuah lembaga atau perguruan tinggi merupakan hal yang lumrah, namun seseorang yang diberi amanah untuk memimpin lembaga ini paling tidak memenuhi beberapa faktor diantaranya mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah akademik ,begitupula dia harus memiliki Kapabilitas dan Acceptibilitas dalam artian dia harus diterima oleh semua pihak”ujarnya

Dalam acara ini,HM Basri Wello memberikan pesan kepada pengelola perguruan tinggi untuk mengedepankan sikap profesional dalam mengurus dan membesarkan perguruan tinggi pertama di Kabupaten Soppeng ini “ Lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas, jangan sampai kita menghasilkan alumni yang hanya menjadi sampah masyarakat” urainya

Yang menarik, para penggerak pengunjuk rasa yang dulu menolak dan menilai pengangkatan Muhammad Hasbi cacat hukum,juga nampak hadir dan memberi ucapan selamat atas pelantikan Muhammad Hasbi yang akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua Perguruan Tinggi Al Gazali terhitung sejak 21 Desember 2001 s/d 21 Desember 2013. (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi 28 Desember 2009 Hal 10

Read More......

LSM Desak KPU Terima Rp. 7 M

SOPPENG,Upeks

Sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng yang mewacanakan penundaan Pilkada Soppeng 2010 bila Pemkab hanya menganggarkan Rp 7 milyar dari usulan anggaran Pilkada dari KPUD Soppeng sebesar Rp. 12 Milyar mendapat kecaman dari Forum Informasi Komunikasi (FIK) LSM Kabupaten Soppeng.

Koordinator FIK LSM yang beranggotakan 13 LSM di Bumi Latemmamala ini Muhammad Hasbi kepada Upeks Kamis (17/12), mengatakan selain mengecam KPUD yang terkesan menekan Pemkab untuk merealisasikan anggaran Rp.12 milyar dengan ancaman penundaan Pilkada, Hasbi bahkan meminta anggota KPUD yang tidak siap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal untuk mengundurkan diri.

“ Dana Rp. 7 Milyar ini sangat cukup untuk menyelenggarakan Pilkada, andai ini bisa dipihak ketigakan saya berani menawar penyelenggaraan Pilkada ini dengan biaya hanya Rp. 6,5 milyar. Kalau Anggota KPUD tidak mau melaksanakan Pilkada dengan Anggaran sebesar Rp. 7 milyar lebih baik mundur saja, berikan kesempatan pada orang lain yang siap dengan anggaran itu”tandasnya

Sementara, Ketua KPU Soppeng Sulhan kepada Upeks beberapa waktu lalu via selularnya mengungkapkan, bahwa sesuai arahan KPU pusat di Batam,telah disepakati jika tahapan Pilkada tidak boleh dimulai jika anggarannya tidak jelas atau tidak sesuai kebutuhan. Menurut Sulhan,usulan anggaran Rp. 12 milyar sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 dan Peraturan KPU tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi Sabtu 19 Desember 2009 Hal. 7

Read More......

14 Cabup Soppeng ‘Digantung’

SOPPENG,Upeks

Jelang dimulainya tahapan Pilkada Soppeng Pebruari 2010 mendatang, dari 14 kandidat bupati dan wakil bupati yang menyatakan siap maju, belum ada satupun yang jelas kendaraan politiknya.

Diantara 14 kandidat adalah,Cabup (incumbent) Andi Soetomo, A Sarimin Saransi, A Sulham Hasan dan A Kaswadi Razak SE.

Menurut Master Campaign A Sarimin Saransi, Andi Buana kepada Upeks Rabu (16/12) mengungkapkan” dinamika Pilkada Soppeng cukup menarik. Pasalnya, meski komunikasi politik sudah terjalin cukup lama antara para kandidat dan partai politik,tapi sampai saat ini belum ada satupun kandidat yang memenuhi syarat dukungan partai untuk mendaftar di KPU.

“Berbeda dengan daerah lain, para kandidat sudah melangkah untuk sosialisasi pasangan menghadapi Pilkada. Sementara Partai-partai di daerah ini masih saling tarik menarik untuk mendukung figure Bupati dan wakil Bupati. Sehingga, mempengaruhi kandidat untuk menentukan pasangannya,termasuk Andi Sarimin”tambahnya

Ditempat terpisah, koordinator LKIN wilayah Bosowa Buhari menilai kondisi ini sangat rawan bagi para kandidat Bupati termasuk Bupati Incumbent

“Bila dalam jangka waktu 3 pekan kedepan, para kandidat tidak bisa mengkonsolidasikan kekuatannya termasuk menggandeng partai-partai pendukung.Bukan tidak mungkin,kandidat seperti A Soetomo,A Sulham dan A Sarimin serta A Kaswadi akan gigit jari dan tidak ikut bertarung di Pilkada karena tidak berhasil mendapatkan kendaraan politik”tandasnya (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi Sabtu 19 Desember 2009 Hal 7

Read More......

Sejumlah Perusahaan Terancam Kena Sanksi

SOPPENG,Upeks

Sejumlah perusahaan yang tengah mengerjakan Proyek APBD Soppeng Tahun Anggaran 2009 terancam terkena sanksi denda bahkan pemutusan kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.Pasalnya,jelang batas akhir masa kontrak proyek-proyek Tahun Anggaran 2009,realisasi proyek di daerah ini masih kedodoran.

Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten Soppeng yang juga Wakil Bupati Soppeng Drs A Sarimin Saransi MSi yang dihubungi Upeks Selasa (15/12) terkait indikasi keterlambatan sejumlah proyek di Kabupaten Soppeng mengungkapkan”bagi proyek-proyek yang terlambat dari jadwal tentunya akan terkena sanksi,minimal akan dikenakan denda keterlambatan. Kalau memang keterlambatannya kemudian juga terindikasi bermasalah pasti akan kita kenakan sanksi yang lebih berat diantaranya sanksi pemutusan kontrak ataupun black list”ungkapnya

Sementara,Kepala DPPKAD Kabupaten Soppeng Drs Andi Tenri Sessu MSi yang ditemui Upeks dikantornya mengakui adanya sejumlah rekanan yang menemui pihaknya meminta kebijaksanaan pencairan anggaran yang diprediksi terlambat dari jadwal namun terpaksa ditolak karena menyalahi prosedur.(Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi Kamis 17 Desember 2009 Hal 17

Read More......

Sekkab Nilai KPU Soppeng Arogan

SOPPENG,Upeks

Sekretaris Kabupaten (Sekkab)Soppeng Abd Haris Abbas menilai KPU Soppeng arogan dalam menyikapi belum turunnya anggaran Pilkada dari Pemkab Soppeng.
Tudingan arogan ini menyusul munculnya pernyataan KPU di media beberapa waktu yang menegaskan tidak akan memaksakan perhelatan Pilkada Juni mendatang jika dana yang diajukan tidak terealisasi dari perencanaan awal sebesar Rp. 12 Milyar.

“Kami menilai, ungkapan yang dilontarkan pihak KPU Soppeng pada salah satu media yang menegaskan tidak akan memaksakan perhelatan Pilkada Juni mendatang jika dana yang diajukan tidak terealisasi dari perencanaan awal merupakan sikap arogan yang ditunjukkan kepada publik,” tegas Haris di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/12)

Haris mengungkapkan, pihaknya kurang respek dengan pernyataan tersebut karena anggapan tersebut seolah pemkab tidak perduli dengan penyelenggaraan pilkada. “Terus terang kami terusik dengan pernyataan itu, karena seakan-akan kami ini (pemkab) tidak perduli padahal, yang kami lakukan mengacu pada standar APBD,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ketua Panitia Anggaran Eksekutif itu menandaskan, persetujuan sementara sebanyak Rp7 miliar merupakan angka yang proforsional dan mengacu pada standar. Bahkan, semua SKPD mengalami penurunan karena adanya pilkada. “Perlu diketahui bersama, untuk pembayaran gaji pegawai sebanyak 60-70%, belum lagi sharing, ADD dan pembiayaan lain, hal itu tentu menyerap anggaran yang cukup besar,” ungkap Haris (Agus Setiawan).

Sumber : Upeks Edisi Rabu 16 Desember 2009 Hal 7

Read More......

PDIP Ubah Mekanisme

SOPPENG,Upeks

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Soppeng yang memiliki 3 kursi di Parlemen Soppeng memperpanjang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.Sebelumnya partai tersebut menentukan batas akhir pendaftaran 24 Oktober lalu.

Perpanjangan masa pendaftaran tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Daerah PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan 12 Desember 2009 di Makassar yang menginstruksikan kepada 11 DPC untuk memperpanjang batas pendaftaran kandidat Bupati/Wakil Bupati sampai 20 Desember mendatang.

Menurut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Soppeng Bidang Organisasi dan Kaderisasi (OKK) Agusnawan Iskandar kepada Upeks di Watansoppeng Minggu (13/12), perpanjangan ini dilaksanakan terkait adanya perubahan mekanisme dan agenda pergantian struktur di semua tingkatan menjelang Kongres PDI Perjuangan April mendatang di Pulau Bali.
“ Dalam mekanisme yang lalu, DPC melalui tim 5 yang bertugas menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas bakal calon kemudian di usulkan ke DPD untuk mendapat rekomendasi, tapi untuk sekarang ini DPC menerima pendaftaran bakal calon, kemudian diverifikasi oleh tim 5 selanjutnya nama-nama yang lolos verifikasi ini disosialisasikan ke PAC.
“kemudian PAC akan menentukan kandidat yang mereka jagokan untuk di bawa dalam konferensi Cabang khusus (Konfercab) DPC PDI Perjuangan yang akan berlangsung pada tanggal 8 Januari 2010 mendatang. Forum konfercabsus inilah nanti, yang akan menetapkan nama yang dusulkan ke DPD untuk mendapatkan rekomendasi resmi dari PDI Perjuangan’tambahnya (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi 15 Desember 2009 Hal 6

Read More......

Kepala SKPD Diminta Teliti

Terkait Laporan Mutasi Barang dan Data Aset

SOPPENG,Upeks

Terkait dengan adanya perbedaan data dalam pelaporan yang selama ini terjadi. Bupati Soppeng Andi Soetomo meminta kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemkab setempat teliti dalam pelaporan mutasi barang dan data aset masing-masing . Sehingga diharapkan hal itu tidak terjadi lagi dalam pelaporan selanjutnya di masa yang akan datang.

Hal ini disampaikan Bupati Soppeng Drs HA Soetomo MSi dalam acara bimbingan pencatatan dan pelaporan aset daerah tahun 2009 di ruang pola kantor bupati, Jumat (11/12)

Soetomo mengharapkan para Kepala SKPD agar memantau dan mengamati kebenaran laporan tersebut sebelum dikirim ke pengelola tingkat kabupaten agar data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang ada. “Kami minta memantau dan mengamatinya,” tegasnya

Soetomo mengungkapkan, hal itu mengacu pada Permendagri nomor: 17/2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah dan hasil audit BPK beberapa bulan yang lalu, sehingga diperlukan adanya kegiatan bimbingan pencatatan dan pelaporan aset daerah.

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelaporan aset daerah agar tidak terjadi lagi adanya data yang berbeda dari sumber laporan yang sama.

"Yang dialami selama ini, data nilai aset pada neraca laporan keuangan berbeda dengan data nilai aset pada buku inventaris SKPD. Hal itulah yang menyebabkan sehingga penilaian publik dan BPK terhadap kinerja laporan keuangan pemkab Soppeng hanya nilai wajar dengan pengecualian,” ungkapnya.

Bupati juga meminta Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) agar memanggil staf yang menangani atau yang membuat neraca laporan keuangan bersama penyimpan barang masing-masing SKPD.

Sementara, Kepala DPPKAD Soppeng Andi Tenri Sessu yang diminta Bupati Soppeng untuk menyesuaikan data aset yang dilaporkan agar tidak terjadi lagi adanya perbedaan data merespon baik permintaan bupati tersebut dan akan segera direalisasikan. Dia menyatakan, bimbingan tentang pelaporan aset daerah tersebut berlangsung selama satu hari yang diikuti oleh pimpinan SKPD, para sekertaris serta para penyimpan barang yang ada didaerah tersebut. (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi Senin 14 Desember 2009 Hal 19

Read More......

Catatan Dari Diklat Kewirausahaan KNPi Soppeng

Latih 40 Pemuda Jadi Wirausaha

Ketgam :Wirausaha. Ketua DPRD Soppeng yang juga Ketua MPI DPD-KNPI setempat Andi Kaswadi Razak (tengah) saat menjadi pembicara kunci pada acara Diklat Kewirausahaan Pemuda DPD-KNPI atas kerjasama Dinas Dikmudora Kab Soppeng.

SOPPENG,Upeks

Potensi pemuda yang dimiliki Kabupaten Soppeng sangat strategis untuk mendukung pengelolaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) maupun industri kreatif berbasis sumber daya lokal di Bumi Latemmamala ini. Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, pemuda merupakan populasi terbanyak dari jumlah penduduk Soppeng sekitar 250.000-an jiwa yakni sekitar 34% dari kelompok umur 15-40 tahun.

Potensi ini yang mendorong KNPI Kabupaten Soppeng melaksanakan Diklat Kewirausahaan yang bertema Pemuda Mandiri, Negara Kuat, Rakyat Sejahtera. pada tanggal 4 -6 Desember lalu di Hotel Surya Watansoppeng.

“Bila para Pemuda mempunyai kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahan (entrepreneurship) yang baik, UKM dan Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya akan berkembang pesat di desa-desa, ini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih merata, bukan hanya tertumpu di wilayah perkotaan seperti yang selama ini terjadi ” ungkap Ketua Panitia Pelaksana Diklat Kewirausahaan pemuda pedesaan KNPI Kabupaten Soppeng Muh Said Mallari kepada Upeks usai penutupan kegiatan tersebut pekan lalu.

Lanjutnya “Dalam pelatihan ini, tiap pengurus kecamatan mengutus lima orang untuk mengikuti kegiatan ini. Sehingga pesertanya berjumlah 40 orang yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng”ujarnya

Sementara, Ketua DPRD Soppeng HA Kaswadi Razak SE yang juga merupakan Ketua MPI DPD KNPI Soppeng mengungkapkan “ Bila potensi pemuda yang sangat besar di Kabupaten Soppeng ini dapat digerakkan melalui beberapa usaha usaha kepemudaan,terutama untuk mendukung salah satu strong point pembangunan di Kabupaten Soppeng yaitu sektor pariwisata. Saya yakin, pariwisata kita akan berkembang pesat” tuturnya dengan nada optimistis.

Diklat kewirausahaan ini terselenggara atas kerjasama DPD-KNPI Soppeng dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) setempat yang digelar selama tiga hari. Sesaat sebelum kegiatan berakhir, puluhan peserta menyepakati membentuk Kelompok Usaha Pemuda Kreatif (KUPK) di tiap Kecamatan.

Jenis usaha yang dipilih kata Said, yang menjadi pilihan utama adalah, pengembangan abon ikan gabus (bale bolong dan bale bungngo’), dodol pangi, dan dodol pisang. “Dalam pengembangannya, kelompok ini akan terus didampingi oleh DPD KNPI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Koperindag,” katanya.

Informasi yang dihimpun, dua KUPK nantinya yang layak akan dipilih untuk diikutkan pada program Benchmark DPD KNPI Kabupaten Soppeng ke pusat-pusat industri kreatif, salah satunya di Yogyakarta yang rencananya akan dilaksanakan 2010 mendatang. (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks edisi Sabtu 12 Desenber 2009 Hal 17

Read More......

ATM-AJa Klaim 11 Ribu Dukungan KTP

Ketgam : Andi Taufan Made Alie (tengah) saat berbincang dengan sejumlah warga di Warkop Asia Watansoppeng Minggu (6/12) malam, saat ini Taufan mengklaim telah mengantongi 11.000 dukungan masyarakat Soppeng.

SOPPENG,Upeks

Tekad pasangan Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Andi Taufan Made Alie dan Andi Juanda (ATM-Aja) untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng Juni mendatang melalui jalur perseorangan semakin besar. Pasalnya, hingga Minggu (6/12) ATM mengklaim telah mengumpulkan sebanyak 11.000 dukungan.

“Saat ini kami telah mendapatkan dukungan dari masyarakat Soppeng sebanyak 11.000 KTP (kartu tanda penduduk) yang dilengkapi dengan pernyataan dukungan,” ungkapnya kepada Upeks di Warkop Asia Watansoppeng Minggu (6/12) malam lalu.

Putra mantan Bupati Soppeng dua priode Andi Made Alie (1970–1980) ini menambahkan, pihaknya optimistis akan mampu memenuhi syarat dukungan yang menjadi syarat utama di KPU untuk menjadi salah satu calon bupati “kami tinggal menambah sekitar 4000 dukungan lagi untuk memenuhi syarat maju melalui jalur perseorangan. Insya Allah minggu depan, kekurangannya sudah bisa terpenuhi bahkan mungkin lebih dari target” ungkapnya.

Optimisme ATM tidak berlebihan. Terbukti, dalam jangka waktu tiga pekan Perwira Polisi yang bertugas di Polda Sulselbar mampu mengumpulkan dukungan sebanyak 11.000 dari penyebaran formulir sebanyak 17.000 di seluruh wilayah di Bumi Latemmamala tersebut.

Taufan menyebutkan, dalam mengumpulkan dukungan masyarakat Soppeng untuk maju di Pilkada setempat Juni mendatang, pihaknya tidak sembarangan mencari dukungan. Bahkan, apabila ada warga yang meminta bayaran untuk dukungan tersebut dirinya langsung menolak dan meminta timnya untuk meninggalkan tempat dan mencari dukungan lain.

Sementara, Master Campign (MC) ATM- Aja Andi Amsar Alie mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan dukungan masyarakat di delapan kecamatan yang tersebar di Soppeng.

“Hingga saat ini, kami telah menggencarkan sosialisasi di semua kecamatan hingga ke pelosok desa, meski tidak secara keseluruhan, namun paling tidak semua kecamatan kita masuki,” ungkapnya kepada wartawan di sela perbincangan di warkop Asia malam tadi. (Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Edisi Rabu 9 Desember 2009 Hal 6

Read More......

10 SEKDES TERIMA SK PNS

SOPPENG,Upeks

Menyusul 17 Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS beberapa waktu lalu, 10 Sekretaris Desa (Sekdes) yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS) dari Bupati Soppeng Andi Soetomo Senin (7/12)

Bupati Soppeng Drs HA Soetomo Msi dalam acara ini menjelaskan, pengangkatan Sekdes menjadi PNS merupakan perwujudan dari UU Nomor:32/2004 tentang perda dalam pasal 202 ayat (3) yang mengamanatkan posisi Sekdes diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. ”Sekdes yang ada selama ini yang bukan PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam peraturan pemerintah tersebut kata bupati, tercantum mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekdes dapat diangkat langsung menjadi PNS.

”Mereka yang telah diangkat dengan sah sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya peraturan pemerintah ini, sementara batas usia pengangkatan hingga 51 tahun, kedua hal itu menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS,” ungkap orang nomor satu di Bumi Latemmamala ini

Ke-10 Sekdes tersebut diantaranya, dua desa di Kecamatan Liliriaja Sekdes Pattojo dan Timusu, dua di Kec Lilirilau Sekdes Baringen dan Palangiseng, Sekdes Mattabulu dan Umpungen Kec Lalabata, Sekdes Labokong kec Donridonri, Enrekeng Kec Ganra, Laringgi Kec Marioriwawo, dan Sekdes Marioritenga Kec Marioriawa. Data yang dihimpun, dari 49 desa yang ada di Soppeng sebanyak 32 orang Sekdes yang memenuhi persyaratan untuk diangkat langsung jadi PNS.(Agus Setiawan)

Sumber : Upeks Rabu 9 Desember 2009 Hal 17

Read More......